Archive

Archive for the ‘Hukum Perjanjian’ Category

Surat Perjanjian Kerja dengan banyak adendum

Buruh & Tenaga Kerja Surat Perjanjian Kerja dengan Banyak Addendum

Pertanyaan :

Saya bekerja di sebuah perusahaan forestry. Dalam dokumen perusahaan yang saat ini saya periksa terkait surat perjanjian kerja, saya temukan banyak sekali addendum atas perjanjian kerja tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah semua isi/materi perjanjian dapat di-addendum, misalkan, jangka waktu perjanjian, materi yang diperjanjikan (semula perjanjian mencakup pekerjaan membangun rumah, terus diganti menjadi membangun jembatan, mengubah nilai rupiah pekerjaan)? Apakah hal-hal tersebut boleh di-addendum saja atau harus dilakukan perjanjian baru? Lalu, apakah sebuah addendum harus mempunyai nomor juga, persis seperti sebuah nomor surat perjanjian?

Jawaban :

1.     Perjanjian, pada hakikatnya, adalah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain (lihat Pasal 1313 KUHPerdata). Dan dalam membuat perjanjian di Indonesia berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Jadi, pada dasarnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas di antara para pihak yang mengikatkan diri. Demikian pula halnya dengan perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara pengusaha dan pekerja (lihat Pasal 52 ayat [1] huruf a UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan – “UUK”) dan tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak (lihat Pasal 55 UUK).

Addendum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah; jilid tambahan (pada buku); lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta. Dalam hal Anda mendapati banyak dari perjanjian kerja di perusahaan Anda dilampiri dengan addendum, maka berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan UUK, hal tersebut dapat saja terjadi dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan sepanjang telah disetujui/disepakati oleh para pihak. Pembuatan addendum perjanjian kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pengusaha, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.  Lebih jauh simak artikel kami Perjanjian Sepihak.

Di samping itu, Direktur Eksekutif Trade Union Rights Center (TURC) Surya Tjandra berpendapat bahwa apabila hal-hal yang diatur dalam addendum tidak terkait dengan obyek perjanjian pokoknya, sebaiknya dibuat perjanjian baru dan bukan dalam bentuk addendum. Hal ini, menurut pengajar di Universitas Atmajaya Jakarta tersebut, juga karena addendum hanya bersifat melengkapi perjanjian pokoknya. Jadi, apabila hal yang diatur dalam addendum tidak terkait sama sekali dengan perjanjian pokoknya (seperti yang Anda contohkan, yaitu merubah cakupan pekerjaan dan jumlah nilai rupiah pekerjaan) sebaiknya dibuat perjanjian baru.

2.      Addendum tidak diharuskan mempunyai nomor. Akan tetapi pada praktiknya demi tertib administrasi dan kemudahan untuk proses pengarsipan dokumen sehingga memudahkan pencarian dokumen, pada umumnya addendum diberi nomor. Akan tetapi penomoran ini tidak seperti pada nomor perjanjian karena addendum bukan perjanjian pokok, tapi melekat pada perjanjian pokok. Jadi, biasanya addendum hanya diberikan nomor seperti, addendum 1, addendum 2 dan seterusnya dan dilekatkan pada perjanjian pokoknya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Sumber: hukumonline.com

Hukum Kontrak

1. Pengertian Hukum Kontrak
Pengertian hukum sendiri adalah keseluruhan peratutran bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan (P. Borst, 2000 : 27-30). Sedangkan pengertian kontrak yaitu suatu perjanjian yang tertulis berupa satu set dokumen berisi perjanjian serta lebih bersifat bisnis / komersil. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenscomstrecht.
Beberapa pengertian Hukum Kontrak menurut para ahli antara lain :
a. Lawrence M. Friedman mengartikanhukum hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. (lawrence M. Friedman, 2001 : 196)

b. Sedangkan Michael D Bayles mengartikan hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau pelaksanaan. (Michael D. Bayles, 1987 : 143)

c. Charles L Knapp dan nathan M Crystal mengartikan hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan ( yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja nyata dan pembayaran dengan uang. (Charles L Knapp dan nathan M Crystal, 1993 : 4)

d. Salim H.S, mengartikan hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbukan akibat hukum.

e. Dan terakhir, Van Dunne menyatkan bahwa Hukum Kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.
Ensiklopedia Indonesia sendiri mengartikan Hukum Kontrak sebagai rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga hukum. Definisi hukum kontrak yang terdapat pada ensiklopedia Indonesia mengkaji dari aspek ruang likngkup pengaturannya , yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Definisi ini menyamakan pengertian antara kontrak (perjanjian) dengan persetujuan, padahal antara keduanya adalah berbeda. Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu sahnya kontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Perdata.
Sedangkan dalam pasal 1313 Kitab Undang Undang Perdata hukum perjanjian di artikan sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

2. Hubungan Antara Kontrak Dengan Hubungan Hukum Atau Perikatan.

3. Peraturan dan Pengaturan Kontrak.

Hukum Kontrak diatur dalam buku III Kitab undang Undang Perdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari pasal 1233 KUH Perdata sampa dengan pasal 1864 KUH Perdata. Masing-masing bab dibagi ke dalam beberapa bagian. Hal-hal yang diatur dalam buku III KUH Perdata adalah sebagai berikut ;
a. Perikatan pada umumnya ( pasal 1233 sampai dengan pasal 1213 KUH Perdata)
Hal-hal yang diatur dalam pasal 1233 sampai dengan pasal 1213 KUH Perdata meliputi: sumber perikatan, prestasi, penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, dan jenis-jenis perikatan.
b. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian ( pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata)
Hal-hal yang diatur dalam pasal ini antara lain : ketentuan umum, syarat-syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian dan penafsiran perjanjian.
c. Hapusnya perikatan ( pasal 1341 sampai dengan pasal 1456 KUH Perdata)
Hapusnya perikatan dibedakan menjadi 10 macam, yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau konpensasi, percampuran utang.pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal dan daluarsa.
d. Jual Beli ( pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata )
Hal-hal yang diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata menyangkut : ketentuan umun, kewajiaban si penjual, kewajiban si pembeli, jual beli piutang dan lain-lain hak tak bertubuh.
e. Tukar menukar ( pasal 1541 sampai dengan 1546 KUH Perdata )
f. Sewa menyewa ( Pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata )
Hal-hal yang diatur dalam sewa menyewa ini meliputi : ketentuan umum, aturan-aturan yang sama berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah, peraturan khhusus bagi persewaan rumah dan perabotan rumah.
g. Persetujuan untuk melalukakan pekerjaan ( pasal 1601 sampa dengan pasal 1617 KUH Perdata)
Hal-hal yang mengatur pada pasal 1601 sampai dengan pasal 1617 KUH Perdata, meliputiketentuan umum, persetujuan perburuhan pada berakirnya hubungan kerja yang diterbitkan karena perjanjia, dan pemborongan pekerjaan.
h. Persekutuan ( pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata)
Ha-ha yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi : ketentuan umum, perikatan para sekutu, perukatan para sekutu terhadap pihak ketiga, dan macam-macam berakhirnya persekutuan.
i. Badan Hukum ( pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 KUH Perdata )
j. Hibah ( pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata )
Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi : ketentuan umum, kecakapan untuk memberikan hibah dan menikmati keuntungan dari suatu hibah, cara menghibahkan sesuatu, penarikan kembali dan penghapusan hibah.
k. Penitipan barang ( pasal 1694 sampai dengan pasal 1739 KUH Perdata)
Hal-hal yang diatur dalam penitipan barang, meliputi : yaitu penitipan barang pada umumnya dan macam penitipan, penitipan barang sejati, sekestarasi dan macamnya.
l. Pinjam pakai ( pasal 1740 sampai dengan 1753 KUH Perdata)
Yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi : ketentuan umum, kewajiaban orang yang menerima pinjaman dan kewajiban orang yang meminjamkan.
m. Pinjam meminjaman ( pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata )
Hal-hal yang diatur dalam pinjam peminjaman ini, meliputi : pengertian pinjam meminjam,kewajiban orang yang menerima pinjaman, dan kewajiban orang yang meminjamkan.
n. Bunga tetap atau abadi ( pasal 1770 sampai dengan pasal 1773 KUH Perdata ).
o. Perjanjian untung-untungan (pasal 1774 – pasal 1791 KUHPer)
hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini meliputi: pengertiannya; perstujuan bung cagak hidup dan akibatnya; perjudian dan pertaruhan.
p. Pemberian kuasa (pasal 1792 – pasal 1819 KUHPer)
hal-hal yang diatur dalam pemberian kuasa meliputi: sifat pemberian kuasa, kewajiban penerima kuasa, dan macam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa.
q. Penanggung utang (pasal 1820 – pasal 1850 KUHPer)
hal-hal yang diatur dalam ketentuan penanggungan utang ini meliputi: sifat penanggungan, akibat-akibat penanggungan antara si berpiutang dan si penanggung, dan antara para penanggung sendiri, dan hapusnya penanggung utang.
r. Perdamaian (pasal 1851 – pasal 1864 KUHPer)
perjanjian perdamaian ini merupkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri suatu konflik yang timbul di antara mereka. Perjanjian perdamaian baru dikatakan sah apabila dibuat dalam bentuk tertulis.

Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberiaan kekuasaan, penanggung utang, dan perdamaian merupakan perjanjian yang bersifat khusus, yang di dalam berbagai kepustakaan hukum disebut dengan perjanjian nominaat. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang dikenal di dalam KUHPer. Di luar KUHPer dikenal juga perjanjian lainnya, seperti kontrak production sharing, kontrak joint venture, kontrak karya, leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, dan lain-lain. Perjanjian jenis disebut perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Perjanjian innominaat ini belum dikenal pada saat KUHPer diundangkan.

4. Unsur dan Syarat Kontrak
Dari berbagai macam pengertian serta devinisi mengenai hukum kontrak pada bagian pertama, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, yaitu antara lain :
a. Adanya kaidah hukum
dibagi kedalam dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang berada pada peraturan perundang undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat.
b. Subjek hukum
c. Rechtperson atau sunjek hukum
d. Adanya prestasi
Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:
1. memberikan sesuatu
2. berbuat sesuatu
3. tidak berbuat sesuatu.
e. Kata sepakat
Di dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
f. Akibat hukum
Setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.
Unsur-unsur dalah perjanjian atau kontrak
1. Unsur Esensialia
Yaitu unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam perjanjian atau kontrak.
2. Unsur Naturalia
Yaitu unsur perjanjian yang oleh Undang Undang diatur tetapi para pihak yang terkait dalamperjainjian dapat menyimpanginya.
3. Unsur Accidentalia
Yaitu unsur perjanjian yag ditambahkan oleh para pihak yang terkait dengan perjanjian atau kontrak tersebut.
Syarat sahnya perjanjian atau kontrak
Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang menyatakan bahwa empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
b. Kecakapan untuk berbuat hukum,
c. Adanya objek, dan
d. Adanya kausa yang halal.
Pada poin pertama dan poin kedua merupakan syarat subyektif.
Yaitu jika tidak terpenuhi, dapat dibatalkan pihak yang belum cakap (kalau tidak dibatalkan, perjanjian tetap berlaku)
Pada poin ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif
Yaitu jika tidak terpenuhi, perj batal demi hukum. Perj dianggap tidak pernah telah ada

5. Penafsiran Kontrak
Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contracts. Sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan overeenkomst (perjanjjian). Dalam pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya pada satu orang atau lebih. Pengertian yang diberikan dianggap belum jelas dan bersifat dualisme. Maka banyak teori-teori yang memperjelas kembali mengenai perjanjian itu sendiri. Beberapa ahli tersebut, antara lain :
1. Van Dunne, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Charles L. Knapp dan M. Crystal, menayatakan bahwa kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling memberikan pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang oleh seseorang atau oleh keduanya.
3. Black law dictionary, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.

Sumber: http://mahartoprastowo.blogspot.com/2010/02/hukum-kontrak.html

Pembatalan Akta Perdamaian

Pembatalan Akta Perdamaian

Pertanyaan :

Dapatkah ahli waris menggugat/menuntut batal akta van dading yang dibuat oleh orang tuanya, di mana kedua orang yang membuat akta van dading tersebut sudah meninggal?

Jawaban :

Ketentuan yang mengatur mengenai akta van dading (akta perdamaian) ini ditemui dalam Pasal 130 Herzienne Indonesische Reglement (“HIR”). Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang datang pada persidangan.

 

Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding (lihat penjelasan Pasal 130 HIR).

 

Namun, ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya. Akta perdamaian ini dapat dimintakan pembatalannya, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang.

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) menegaskan hal ini dalam putusan MA No. 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang. Dalam kasus tersebut, akta perdamaian melanggar ketentuan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975(selengkapnya lihat berita Mahkamah Agung Seragamkan Format Akta Perdamaian).

 

Jadi, dalam hal akta perdamaian tersebut telah diputus dan selama isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan pembatalannya, tidak peduli apakah para pihak yang membuat akta tersebut masih hidup atau sudah meninggal.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat dipahami.

 

Dasar hukum:

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (Staatsblad. 1941-44)

Perpanjangan Perjanjian Kerja tanpa materai

Perpanjangan Perjanjian Perlu Meterai Lagi?

Pertanyaan :

Begini, misal kita mempekerjakan tenaga harian dengan surat perjanjian kerja menggunakan meterai dengan batas waktu misal 1 minggu. Kesulitannya adalah seandainya prediksi 1 minggu tidak cukup dan harus kita perpanjang beberapa waktu lagi maka kita membuat surat perjanjian baru juga dengan meterai yang baru. 1. Adakah solusi yang lebih tepat karena jika dihitung biaya pengeluaran untuk meterai akan cukup besar? 2. Bisa tidak seandainya kita memperbaharui tetapi tanpa harus menggunakan meterai? Terima kasih atas tanggapannya.

Jawaban :

1.      Pada prinsipnya, keabsahan suatu perjanjian (dalam hal ini perjanjian kerja) tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya SYARAT SAH-nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1.      kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2.      kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

3.      suatu hal tertentu;

4.      suatu sebab yang halal;

Lebih lanjut simak artikel Keabsahan PKWT Tanpa Meterai.

 

Meterai hanya dipergunakan sebagai bukti bahwa Anda telah membayar pajak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”):

 

“Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini”.

 

Dalam hal ini, apabila Anda tidak mau mengeluarkan dana lebih untuk pemberian meterai setiap memperpanjang perjanjian kerja, hal ini tidak mengurangi keabsahan perjanjian kerja tersebut.

 

 

Pemberian meterai menjadi penting dan wajib apabila perjanjian tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Alternatif yang dapat Anda lakukan agar tidak setiap perpanjangan perjanjian adalah apabila perjanjian kerja tersebut akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan Anda dapat melakukan pemeteraian kemudian yang dilakukan oleh pejabat pos (lihat Pasal 2 ayat [3] huruf a jo Pasal 10 UU Bea Meterai).

 

2.      Mengacu pada penjelasan di atas, jadi sebenarnya dapat saja perjanjian kerja yang Anda buat tanpa menggunakan meterai dan perjanjian tersebut tetap sah. Namun, apabila perjanjian kerja tak bermeterai tersebut digunakan sebagai alat bukti, akan dikesampingkan oleh Hakim (Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-8-1975 No. 983 K/Sip/1972).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

 

Penanya: Radityo
Jawaban oleh: Diana Kusumasari
Sumber: Bung Pokrol
Diterbitkan:02.03.11 14:00

Sumber: hukumonline.com

Jangka waktu berakhir MoU

Hukum Perdata
Jangka Waktu Berlakunya MoU

Pertanyaan :

Apabila suatu MoU mempunyai jangka waktu 1 tahun, namun setelah 1 bulan ditandatangani sudah ditindaklanjuti dengan Penandatangan Kontrak Kerjasama.. Apakah dengan dibuatnya kontrak kerjasama sebagai pelaksanaan, MoU tersebut menjadi berakhir jangka waktunya atau masih tetap berlaku sesuai jangka waktunya? Mohon penjelasan.

Jawaban :

Kami asumsikan yang Anda maksud dengan MoU adalah Memorandum of Understanding. Salah satu definisi tentang MoU adalah sebagai berikut:

 

“A memorandum of understanding (MoU) may be used as a confirmation of agreed upon terms when an oral agreement has not been reduced to a formal contract. It may also be a contract used to set forth the basic principles and guidelines under which the parties will work together to accomplish their goals”. (Dikutip dari http://definitions.uslegal.com/)

 

Dari definisi tersebut, tampak bahwa MoU atau Nota Kesepakatan/Kesepahaman digunakan sebagai pernyataan kesepakatan atas persyaratan-persyaratan ketika perjanjian lisan belum dibuat dalam bentuk perjanjian formal. MoU dapat juga merupakan perjanjian/kontrak yang digunakan untuk memaparkan prinsip-prinsip dasar dan pedoman-pedoman di mana para pihak yang akan bekerja sama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka.

 

Dalam hal ini apabila MOU tersebut tidak menentukan bahwa penandatanganan kontrak kerja sama mengakhiri masa berlaku MoU, maka MoU tersebut tetap berlaku sampai habis masa berlakunya yaitu 1 tahun.

 

Berakhirnya suatu perjanjian ini (dalam hal ini MoU) dapat terjadi antara lain karena hal-hal sebagai berikut (lihat Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

1.      Pembayaran;

2.      Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

3.      Pembaharuan utang;

4.      Perjumpaan utang atau kompensasi;

5.      Percampuran utang;

6.      Pembebasan utang;

7.      Musnahnya barang yang terutang;

8.      Kebatalan atau pembatalan;

9.      Berlakunya suatu syarat batal; dan

10. Lewatnya waktu.

 

Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian” menyatakan bahwa:

 

“sepuluh cara (berakhirnya perjanjian, editor) tersebut di atas belum lengkap, karena masih ada cara-cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu (“termijn”) dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.”

 

MoU yang Anda buat memiliki ketetapan waktu berlaku hingga 1 tahun. Jadi, MoU tersebut tetap berlaku hingga habis masa berlakunya yaitu 1 tahun sepanjang kontrak kerja sama yang baru tidak mencantumkan klausul bahwa dengan ditandatanganinya kontrak kerja sama yang baru mengakhiri masa berlaku MoU yang telah ada sebelumnya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

Penanya: juju.suryadi
Jawaban oleh: Diana Kusumasari
Sumber: Bung Pokrol
Diterbitkan:03.03.11 12:00

Sumber: hukumonline.com

Hapusnya Perikatan

Pertanyaan :

saya minta tolong untuk dijelaskan tentang hapusnya perikatan. kemudian apabila ada seorang pelukis yang telah dibayar (baik sebagian ataupun seluruhnya) untuk menyelesaikan suatu lukisan diri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya itu karena ia meninggal dunia, bagaimana perikatan yang terjadi antara pelukis tadi dengan orang yang memberinya pekerjaan? apakah perikatan itu hapus atau masih berlanjut? mengapa? terima kasih.

Jawaban :

Pada asasnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak sendiri yang, baik sendiri maupun melalui kuasanya, menutup perjanjian tersebut. Pihak ketiga dapat memperoleh hak-hak dari perjanjian dimana ia bukan merupakan pihak, asal dipenuhi apa yang dirumuskan dalam pasal 1317 (KUHPerdata).

 

Ada beberapa jenis perjanjian dimana dalam perjanjiannya  melekat sedemikian eratnya pada sifat-sifat dan kecakapan yang bersifat sangat pribadi (melekat pada diri/persoon salah satu pihak) seperti pada perjanjian kerja (perjanjian perburuhan), maka perjanjian jenis ini berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak.

 

Hal ini berarti, bahwa dalam perjanjian semacam itu perikatan-perikatan yang muncul daripadanya berhenti bekerja, sejak saat matinya salah satu pihak, atau dengan kata lain, perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut, tak berpindah kepada pihak lainnya atau kepada ahli warisnya. Tetapi hasil yang sudah keluar dari perjanjian tersebut, memang tetap tidak hapus dan beralih kepada para ahli waris.

 

Jadi, sejak kematian salah satu pihak, perjanjian tersebut tidak menimbulkan perikatan-perikatan baru lagi dan perikatan yang sudah ada tak mempunyai daya kerja lagi, sedangkan yang sudah dihasilkan oleh perikatan (hasil yang sudah keluar dari perikatan) tersebut tetap.

 

Tetapi ada jenis perjanjian lainnya yang tidak berakhir dengan kematian salah satu atau kedua belah pihak, seperti perjanjian sewa menyewa.

 

Demikianlah semoga bermanfaat.

Penanya: aur3l
Jawaban oleh: Bung Pokrol
Sumber: Hukumonline
Diterbitkan:30.11.04 09:15

Sumber: hukumonline.com

Kontrak / Perjanjian Future Trading

Hukum Perdata
Kontrak trading future

Pertanyaan :

Hukum kontrak sudah berkembang. Terkait itu, apakah ketentuan-ketentuan dalam jual beli dalam KUHPerdata (BW) masih relevan untuk kontrak trading future?

Jawaban :

Sebelum menjawab pertanyaan Bapak Endromartono, kami akan jelaskan terlebih dahulu pengertian tentang kontrak trading future atau Perdagangan Berjangka Komoditi menurut UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi:

Definisi dari Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak berjangka dan opsi atas Kontrak Berjangka (pasal 1 angka 1).

Definisi dari Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atau Kontrak Berjangka (pasal 1 angka 4).

Definisi dari Opsi atau Kontrak Berjangka adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi (pasal 1 angka 5).

Di samping Kontrak Berjangka Komoditi, ada yang dinamakan dengan Kontrak Berjangka Indeks yang diatur dalam SK Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif jo. SK Kepala Bappebti No. 58/BAPPEBTI/Per/I/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

Dalam SK tersebut yang diperdagangkan adalah Indeks dan Forex atau valuta asing. Jika dihubungkan dengan hukum kontrak kita berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka perjanjian yang dibuat para pihak masih berlaku dan masih relevan sepanjang ada barang/benda yang diperdagangkan.

Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.
Di dalam perdagangan berjangka komoditi masih ada pembayaran dan penyerahan barang. Dengan demikian bagi Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi, hukum kontrak jual beli masih relevan dan masih berlaku karena syarat pembayaran dan penyerahan barang masih dilakukan.

Lalu, bagaimana dengan perdagangan berjangka indeks? Apakah perdagangan berjangka indeks relevan dengan pasal 1457 KUHPerdata? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyimak definisi dari Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif:

Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin (Pasal 1 huruf a SK Kepala Bappebti No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005).

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah pedagang berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif (pasal 1 huruf b SK Kepala Bappebti No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005).

Merujuk pada ketentuan pasal 1 huruf a dan huruf b SK Kepala Bappebti No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perdagangan berjangka indeks tidak ada benda yang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Dengan demikian, pasal 1457 KUHPerdata, pasal 1458 KUHPerdata, dan pasal 1459 KUHPerdata tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

 

Peraturan perundang-undangan terkait:

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)

UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

SK Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

SK Kepala Bappebti No. 58/BAPPEBTI/Per/I/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005.

 
Penanya: endromartono
Jawaban oleh: Bung Pokrol
Sumber: Hukumonline
Diterbitkan:03.09.09 12:48

Sumber: hukumonline.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers