Archive

Archive for the ‘Hukum Perusahaan’ Category

Perubahan Status BPR dari perusahaan daerah menjadi PT

28/04/2011 1 comment

Hukum Perusahaan Perubahan Status BPR dari Perusahaan Daerah Menjadi PT

Pertanyaan :

Perusahaan tempat saya bekerja sebuah bank BPR milik Pemerintah Daerah dengan status PD, saat ini akan merubah status menjadi PT. Pertanyaan saya; (1) Bagaimana status perjanjian kredit yang telah dibuat, termasuk pengikatan jaminan (Hak Tanggungan, Fidusia, Hipotik Gadai)? Apakah menjadi gugur atau tetap berlaku? Perlu pembaharuan atau tidak ? (2) Apa kelebihan bentuk PD dengan bentuk PT. Demikian, mohon penjelasannya.

Jawaban :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang  Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD)  membagi jenis BUMD menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Daerah (“PD”) dan Perseroan Terbatas (“PT”). Perubahan status suatu PD menjadi PT tidak serta merta (by operation of law) melalui suatu perubahan perizinan belaka tanpa suatu corporate action.

Dalam praktik, perubahan status tersebut dapat dilakukan melalui:

(i)     pengalihan aktiva melalui penyetoran inbreng dalam pendirian PT (BUMD), dimana harta kekayaan (aktiva) PD tersebut disetorkan ke dalam PT yang didirikan, kemudian PD tersebut dilikuidasi (dan dicabut status badan hukum PD-nya) sehingga kepemilikan saham atas PT BUMD tersebut dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham;

(ii)   pengalihan aktiva dan pasiva PD kepada suatu PT yang sudah berdiri, dan kemudian sama halnya dengan poin (i) di atas, PD tersebut dilikuidasi;

(iii) merger (penggabungan) dan konsolidasi di mana PT akan menjadi surviving entity atau perusahaan yang dibentuk hasil konsolidasi atau bentuk-bentuk merger atau akuisisi lainnya yang pada dasarnya sama dengan merubah status suatu PD menjadi PT.

Mengenai status perjanjian kredit dan jaminan yang ada, tergantung dari jenis corporate action yang dipilih. Jika dilakukan pengalihan aktiva dan pasiva seperti butir (i) dan (ii) di atas, maka perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak perlu dilakukan penandatanganan ulang atas perjanjian kredit, sepanjang prosedur Pasal 613 KUHPerdata dipenuhi (penyerahan piutang dengan pemberitahuan yang disetujui oleh si berhutang). Namun, jika dilakukan melalui cara Novasi sesuai Pasal 1413 KUHPerdata maka perjanjian kredit harus ditandatangani ulang termasuk perjanjian jaminannya. Apabila jenis corporate action yang dipilih adalah melalui merger dan konsolidasi pada butir (iii) di atas, maka pengalihan aset kredit terjadi secara serta merta berdasarkan hukum (by operation of law).

Perusahaan Daerah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, di mana Aset PD berasal dari kekayaan daerah  yang dipisahkan dari  APBD. Dalam  praktiknya, apabila  kepemilikan PD dimiliki 100% oleh Pemerintah Daerah, maka kepemilikan tersebut tidak diwakili dalam bentuk saham. Namun, apabila individu atau pihak swasta turut ambil serta dalam PD tersebut, maka  kepemilikannya dapat berbentuk saham. Jika bentuk hukum PT, maka jelas kepemilikannya diwakili dalam saham-saham.
 
Pengelolaan PD ada di tangan pengurus PD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik  dan juga pengelola. Sedangkan, PT BUMD (Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas atau minimum 51 persen), mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana diatur motif profit-oriented serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT. Pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung jawab Kepala Daerah seperti halnya pada PD. 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Sumber: hukumonline.com

Pendirian PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Setiap Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat dengan Akta Otentik oleh Notaris dalam bahasa Indonesia yang memuat anggaran dasar Perseroan dan untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dibutuhkan minimal 2 (dua) orang atau lebih sebagai Pendiri Perseroan yang sekaligus menjadi Pemegang Saham dengan mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Para pendiri tersebut adalah warga negara Indonesia kecuali untuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Para pendiri harus menetapkan besarnya modal dasar perseroan dengan ketentuan minimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta menempatkan dan menyetorkan modal dengan ketentuan paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan. Ketentuan Modal Perseroan ini diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007. Berikut dibawah ini adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) antara lain :

Syarat umum pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut :

Copy KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 (dua) orang;

Copy KK penanggung jawab atau Direktur;

Nomor NPWP Penanggung jawab;

Pas photo penanggung jawab ukuran 3 x 4 = 2 (dua) lembar berwarna;

Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan;

Copy Surat Kontrak atau Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha;

Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran;

Surat Keterangan RT atau RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkugan perumahan) khusus luar jakarta;

Kantor berada di Wilayah Perkantoran atau Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman;

Siap di survey.

Sedangkan secara formal berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, syarat-syarat nya adalah sebagai berikut :

Pendiri minimal 2 (dua) orang atau lebih (Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1));

Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;

Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3));

Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4)

Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33);

Minimal 1 (satu) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris (Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) dan Pasal 108 ayat (3))

Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA.

Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus pembuatan Perseroan Terbatas (PT) antara lain :

Copy KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 (dua) orang;

Copy KK penanggung jawab atau Direktur;

Nomor NPWP Penanggung jawab;

Pas photo penanggung jawab ukuran 3×4 sebanyak 2 (dua)  lembar berwarna;

Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan berikut bukti lunasnya;

Copy Surat Kontrak atau Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha;

Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran;

Surat Keterangan RT atau RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan khusus luar jakarta);

Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan ijin-ijin);

Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP.

Sumber: tanyahukum.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers