Home > Hukum Perjanjian > Keberlakuan Perjanjian Kerjasama

Keberlakuan Perjanjian Kerjasama

Hukum Perdata
Keberlakuan Perjanjian Kerja Sama

Pertanyaan :

Saya mau menanyakan tentang persoalan saya. Saya melakukan perjanjian dengan A untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan bunga tertentu tiap bulan. Perjanjian ini ditandatangani antara saya dengan A di atas meterai. Awalnya lancar, namun 4 bulan kemudian mulai seret. Ternyata si A ini menginvestasikan uang tersebut ke si B dan saya tidak tahu perjanjiannya seperti apa. Karena mulai seret maka si A mempertemukan saya dengan si B, ternyata si A menginginkan saya membuat perjanjian langsung dengan B. Akhirnya si B membuat coret-coret draf di kertas dan si A meminta dituliskan bahwa ini pengganti perjanjian saya dengan dia. Tapi, saya tidak mau tanda tangan, karena saya mau lihat dulu perjanjiannya seperti apa sesudah diketik. Akhirnya si B mengetik draf perjanjian itu dan dikirim via email ke saya. Tetapi saya revisi total, dan drafnya saya kirim kembali ke B. Namun sampai sekarang draf perjanjian tersebut tidak pernah tertandatangani karena tidak ada kata sepakat. Pertanyaan saya, apakah perjanjian antara saya dengan si A menjadi tidak berlaku lagi meskipun saya dan B tidak ada sepakat? Karena si A merasa tidak bertanggung jawab lagi dengan perjanjian tersebut karena merasa telah mempertemukan saya dengan si B dan membuat draf perjanjian. Terima kasih.

Jawaban :

Dari cerita yang Anda sampaikan, perjanjian yang sah menurut ketentuan yang ada adalah perjanjian antara Anda dengan A (terlepas dari perjanjian A dengan B). Sedangkan, antara Anda dengan B belum ada perjanjian yang disepakati bersama. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

1.   Kesepakatan para pihak dalam perjanjian

Syarat SUBJEKTIF

2.   Kecakapan para pihak dalam perjanjian

3.   Suatu hal tertentu

Syarat OBJEKTIF

4.   Sebab yang halal

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Dalam hal ini, perjanjian antara Anda dengan A masih berlaku sepanjang belum dibatalkan oleh perjanjian yang baru atau habis masa berlakunya atau sudah selesai pemenuhannya. Dan antara Anda dengan B belum tercapai suatu kesepakatan, sehingga dalam hal ini tidak ada perjanjian yang mengikat Anda dengan B. Kesepakatan ini harus ada dalam melakukan suatu perjanjian karena sesuai dengan hakikat perjanjian itu sendiri yang adalah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain (lihat Pasal 1313 KUH Perdata). Apabila kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat baik secara lisan maupun tulisan, tentunya perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

Penanya: sugiarag
Jawaban oleh: Diana Kusumasari
Sumber: Bung Pokrol
Diterbitkan:18.02.11 16:00

Sumber: hukumonline.com

Categories: Hukum Perjanjian
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: