Home > Hukum Perjanjian > Perpanjangan Perjanjian Kerja tanpa materai

Perpanjangan Perjanjian Kerja tanpa materai

Perpanjangan Perjanjian Perlu Meterai Lagi?

Pertanyaan :

Begini, misal kita mempekerjakan tenaga harian dengan surat perjanjian kerja menggunakan meterai dengan batas waktu misal 1 minggu. Kesulitannya adalah seandainya prediksi 1 minggu tidak cukup dan harus kita perpanjang beberapa waktu lagi maka kita membuat surat perjanjian baru juga dengan meterai yang baru. 1. Adakah solusi yang lebih tepat karena jika dihitung biaya pengeluaran untuk meterai akan cukup besar? 2. Bisa tidak seandainya kita memperbaharui tetapi tanpa harus menggunakan meterai? Terima kasih atas tanggapannya.

Jawaban :

1.      Pada prinsipnya, keabsahan suatu perjanjian (dalam hal ini perjanjian kerja) tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya SYARAT SAH-nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1.      kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2.      kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

3.      suatu hal tertentu;

4.      suatu sebab yang halal;

Lebih lanjut simak artikel Keabsahan PKWT Tanpa Meterai.

Meterai hanya dipergunakan sebagai bukti bahwa Anda telah membayar pajak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”):

“Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini”.

Dalam hal ini, apabila Anda tidak mau mengeluarkan dana lebih untuk pemberian meterai setiap memperpanjang perjanjian kerja, hal ini tidak mengurangi keabsahan perjanjian kerja tersebut.

Pemberian meterai menjadi penting dan wajib apabila perjanjian tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Alternatif yang dapat Anda lakukan agar tidak setiap perpanjangan perjanjian adalah apabila perjanjian kerja tersebut akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan Anda dapat melakukan pemeteraian kemudian yang dilakukan oleh pejabat pos (lihat Pasal 2 ayat [3] huruf a jo Pasal 10 UU Bea Meterai).

2.      Mengacu pada penjelasan di atas, jadi sebenarnya dapat saja perjanjian kerja yang Anda buat tanpa menggunakan meterai dan perjanjian tersebut tetap sah. Namun, apabila perjanjian kerja tak bermeterai tersebut digunakan sebagai alat bukti, akan dikesampingkan oleh Hakim (Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-8-1975 No. 983 K/Sip/1972).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Penanya: Radityo
Jawaban oleh: Diana Kusumasari
Sumber: Bung Pokrol
Diterbitkan:02.03.11 14:00

Sumber: hukumonline.com

Categories: Hukum Perjanjian
  1. gregorius
    15/04/2011 at 3:06 am

    saya mau tanya mengenai kontrak pekerjaan tanpa materai. saya punya kasus,

    2 tahun kontrak kerja, dengan 6 bulan pertama mengikuti pelatihan, dan setelah itu baru diangkat jadi pegawai tetap. tapi seiring dengan waktu berjalan, ternyata saat OJT (On The Job Training), perusahaan menempatkan saya tidak sesuai dengan bidang dan minat dari saya, sehingga saya mendapatkan tekanan.

    ikatan dinas yang diberikan 2 tahun sejak perjanjian ditandatangani dengan pinalty sebesar 24 juta harus dibayar jika keluar sebelum waktunya, dan status IJAZAH saya ditahan waktu itu.

    apabila saya ingin keluar, apakah perlu saya membayar penalty tersebut? dan apakah pihak perusahaan dapat menuntut saya dipengadilan apabila saya tidak membayar penalty tersebut?

    karena setelah 6 bulan ini, banyak hal-hal yang menyimpang dari perjanjian, seperti masa training tersebut tidaklah 6 bulan, tetapi 7 bulan. tidak sesuai dengan surat perjanjian.

    dan apabila saya harus bayar, bolehkah saya mencicil sesuai kemampuan?karena diperjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai Term of Payment, dan jumlah cicilannya.

    karena yang saya tahu, apabila perjanjian diatas Rp 1 juta, harus menggunakan Materai untuk membuat sah perjanjian tersebut.

    terima kasih atas perhatiannya.

    • 15/04/2011 at 3:35 am

      Terimakasih atas pertanyaannya pak,
      namun sebelumnya kami menginformasikan bahwa ruang komen ini hanya bersifat konsultasi biasa bukan suatu pendapat hukum.

      Untuk kontrak kerja yang sudah berjalan, kami berasumsi bahwa jangka waktu kontrak kerja adalah 2 tahun, dimana terdapat masa training selama 6 bulan dan terdapat pinalty, dan status anda sebagai karyawan tetap sekarang.

      Terlepas dari karyawan tetap/kontrak, untuk posisi kerja memang sudah seharusnya dilihat pada isi kontrak kerja tersebut, atau mungkin kebijaksanaan perusahaan untuk penempatan karyawan (dimana dilihat dari OJT tersebut), sehingga kalau tidak ada pengaturan mengenai hal-hal tersebut, maka dapat dikatakan ada penyimpangan, seperti halnya jangka waktu OJT.

      Mengenai pembayaran pinalty, memang harus dibayar apabila terdapat pemutusan hubungan kerja oleh karyawan sesuai kontrak tsb, namun untuk pembayaran seharusnya dapat dibayarkan cicil sesuai dengan kemampuan karyawan.

      Sebaiknya anda dapat membicarakan terlebih dahulu dengan pihak SDM/HRD di perusahaan tsb, mengenai kontrak kerja anda, sehingga didapatinya jalan keluar yang baik, dimana hak anda tetap dapat dipertahankan.

      Untuk materai, ya, harus dibubuhi materai, kalau mau dijadikan bukti di persidangan (tanpa materai dapat dikesampingkan), namun perlu diingat bahwa materai bukan syarat sahnya perjanjian.

      Semoga bermanfaat,

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: