Home > Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana > Kode berkas administrasi perkara Tindak Pidana

Kode berkas administrasi perkara Tindak Pidana

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, kode-kode seperti misalnya P-18, P-19, atau P-21 adalah kode-kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.

Selengkapnya rincian dari kode-kode Formulir Perkara adalah:

P-1
Penerimaan Laporan (Tetap)

P-2
Surat Perintah Penyelidikan

P-3
Rencana Penyelidikan

P-4
Permintaan Keterangan

P-5
Laporan Hasil Penyelidikan

P-6
Laporan Terjadinya Tindak Pidana

P-7
Matrik Perkara Tindak Pidana

P-8
Surat Perintah Penyidikan

P-8A
Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan

P-9
Surat Panggilan Saksi / Tersangka

P-10
Bantuan Keterangan Ahli

P-11
Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli

P-12
Laporan Pengembangan Penyidikan

P-13
Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan

P-14
Surat Perintah Penghentian Penyidikan

P-15
Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara

P-16
Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana

P-16A
Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

P-17
Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan

P-18
Hasil Penyelidikan Belum Lengkap

P-19
Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi

P-20
Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis

P-21
Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap

P-21A
Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

P-22
Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-23
Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-24
Berita Acara Pendapat

P-25
Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara

P-26
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

P-27
Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan

P-28
Riwayat Perkara

P-29
Surat Dakwaan

P-30
Catatan Penuntut Umum

P-31
Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

P-32
Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili

P-33
Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS

P-34
Tanda Terima Barang Bukti

P-35
Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan

P-36
Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan

P-37
Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana

P-38
Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa

P-39
Laporan Hasil Persidangan

P-40
Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim

P-41
Rencana Tuntutan Pidana

P-42
Surat Tuntutan

P-43
Laporan Tuntuan Pidana

P-44
Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan

P-45
Laporan Putusan Pengadilan

P-46
Memori Banding

P-47
Memori Kasasi

P-48
Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan

P-49
Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi

P-50
Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

P-51
Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat

P-52
Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat

P-53
Kartu Perkara Tindak Pidana

Sumber: hukumonline.com

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: