Archive

Archive for the ‘Hukum Perjanjian’ Category

Perjanjian Kerja dan SK

Indra:
saya mau tanya,apakah perjanjian kerja sama kuatnya dengan SK pengangkatan?
dan apakah sah kalau perjanjian kerja itu tidak ada stempel perusahaan?

Jawaban:
SK adalah surat yang dibuat secara sepihak namun mengikat. Selama SK itu dibuat oleh yang berwenang, SK tersebut berlaku Pak untuk status bekerja. Asumsinya PK tersebut adalah Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu (Permanen), karena biasanya SK pengangkatan untuk karyawan tetap, dimana setelah kontrak berakhir, karyawan diangkat dengan SK untuk menjadi karyawan tetap, namun apabila diteruskan dengan kontrak permanen ya bisa saja, tergantung kebijaksanaan perusahaan. Kemudian suatu PK tetap sah Pak apabila tidak ada stempel.

Demikian pendapat saya untuk dapat dipelajari atau lebih lanjut, semoga bermanfaat.

Surat Perjanjian Kerja dengan banyak adendum

Buruh & Tenaga Kerja Surat Perjanjian Kerja dengan Banyak Addendum

Pertanyaan :

Saya bekerja di sebuah perusahaan forestry. Dalam dokumen perusahaan yang saat ini saya periksa terkait surat perjanjian kerja, saya temukan banyak sekali addendum atas perjanjian kerja tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah semua isi/materi perjanjian dapat di-addendum, misalkan, jangka waktu perjanjian, materi yang diperjanjikan (semula perjanjian mencakup pekerjaan membangun rumah, terus diganti menjadi membangun jembatan, mengubah nilai rupiah pekerjaan)? Apakah hal-hal tersebut boleh di-addendum saja atau harus dilakukan perjanjian baru? Lalu, apakah sebuah addendum harus mempunyai nomor juga, persis seperti sebuah nomor surat perjanjian?

Jawaban :

1.     Perjanjian, pada hakikatnya, adalah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain (lihat Pasal 1313 KUHPerdata). Dan dalam membuat perjanjian di Indonesia berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Jadi, pada dasarnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas di antara para pihak yang mengikatkan diri. Demikian pula halnya dengan perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara pengusaha dan pekerja (lihat Pasal 52 ayat [1] huruf a UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan – “UUK”) dan tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak (lihat Pasal 55 UUK).

Addendum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah; jilid tambahan (pada buku); lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta. Dalam hal Anda mendapati banyak dari perjanjian kerja di perusahaan Anda dilampiri dengan addendum, maka berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan UUK, hal tersebut dapat saja terjadi dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan sepanjang telah disetujui/disepakati oleh para pihak. Pembuatan addendum perjanjian kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pengusaha, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.  Lebih jauh simak artikel kami Perjanjian Sepihak.

Di samping itu, Direktur Eksekutif Trade Union Rights Center (TURC) Surya Tjandra berpendapat bahwa apabila hal-hal yang diatur dalam addendum tidak terkait dengan obyek perjanjian pokoknya, sebaiknya dibuat perjanjian baru dan bukan dalam bentuk addendum. Hal ini, menurut pengajar di Universitas Atmajaya Jakarta tersebut, juga karena addendum hanya bersifat melengkapi perjanjian pokoknya. Jadi, apabila hal yang diatur dalam addendum tidak terkait sama sekali dengan perjanjian pokoknya (seperti yang Anda contohkan, yaitu merubah cakupan pekerjaan dan jumlah nilai rupiah pekerjaan) sebaiknya dibuat perjanjian baru.

2.      Addendum tidak diharuskan mempunyai nomor. Akan tetapi pada praktiknya demi tertib administrasi dan kemudahan untuk proses pengarsipan dokumen sehingga memudahkan pencarian dokumen, pada umumnya addendum diberi nomor. Akan tetapi penomoran ini tidak seperti pada nomor perjanjian karena addendum bukan perjanjian pokok, tapi melekat pada perjanjian pokok. Jadi, biasanya addendum hanya diberikan nomor seperti, addendum 1, addendum 2 dan seterusnya dan dilekatkan pada perjanjian pokoknya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Sumber: hukumonline.com

Prosedur dan Syarat Jual Beli Tanah

28/03/2011 1 comment

Jual beli hak atas tanah merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu. Jual beli ini didasarkan pada hukum Adat, dan harus memenuhi syarat-syarat seperti: Terang, Tunai dan Rill. Terang artinya di lakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, Tunai artinya di bayarkan secara tunai, dan Rill artinya jual beli dilakukan secara nyata. Jadi, apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli sebagaimana dimaksud. Dewasa ini, yang diberi wewenang untuk melaksanakan jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terdiri dari:

PPAT sementara yakni Camat yang oleh karena jabatannya dapat melaksanakan tugas PPAT untuk membuat akta jual beli tanah. Camat disini diangkat sebagai PPAT untuk daerah terpencil atau daerah – daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya.

PPAT yakni Pejabat Umum yang diangkat oleh kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan membuat akta jual beli yang bertugas untuk wilayah kerja tertentu.

Adapun prosedur jual beli tanah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

Akta Jual Beli (AJB) Bilamana sudah tercapai kesepakatan mengenai harga tanah termasuk didalamnya cara pembayaran dan siapa yang menangung biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara pihak penjual dan pembeli, maka para pihak harus datang ke kantor PPAT untuk membuat akta jual beli tanah.

Persyaratan Akta Jual Beli (AJB) Hal-hal yang diperlukan dalam membuat Akta Jual Beli tanah di kantor PPAT adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat yang harus dibawa penjual:

Asli sertifikat hak atas tanah yang akan dijual;

Kartu Tanda Penduduk;

Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepuluh tahun terakhir;

Surat persetujuan suami isteri serta kartu keluarga bagi yang telah berkeluarga.

Syarat-syarat yang harus dibawa oleh Calon Pembeli:

Kartu Tanda Penduduk

Kartu Keluarga

Proses pembuatan AJB di Kantor PPAT

Persiapan pembuatan AJB sebelum dilakukan proses jual beli:

Dilakukan pemeriksaan mengenai keaslian dari sertipikat termaksud di kantor Pertanahan untuk mengetahui status sertifikat saat ini seperti keasliannya, apakah sedang dijaminkan kepada pihak lain atau sedang dalam sengketa kepemilikan, dan terhadap keterangan sengketa atau tidak, maka harus disertai surat pernyataan tidak sengketa atas tanah tersebut;

Terkait status tanah dalam keadaan sengketa, maka PPAT akan menolak pembuatan AJB atas tanah tersebut;

Calon pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut maka tidak lantas menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum;

Penjual diharuskan membayar Pajak Penghasilan (Pph) sedangkan pembeli diharuskan membayar bea perolehan hak atas tanah dan anggunan (BPHTB) dengan ketentuan berikut ini: Pajak Penjual (Pph) = NJOP/harga jual X 5 % Pajak Pembeli (BPHTB) = {NJOP/harga jual – nilai tidak kena pajak} X 5%

Pembuatan Akta Jual Beli

Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis;

Dalam pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi;

PPAT akan membacakan serta menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan bila isi akta disetujui maka oleh penjual dan calon pembeli akta tersebut akan ditandatangani oleh para pihak, sekaligus saksi dan pejabat pembuat akta tanah sendiri;

Akta dibuat dua lembar asli, satu disimpan oleh di kantor PPAT dan lembar lainnya akan disampaikan kepada kantor pertanahan setempat untuk keperluan balik nama atas tanah, sedangkan salinannya akan diberikan kepada masing-masing pihak.

Setelah Pembuatan Akta Jual Beli

Setelah Akta Jual Beli selesai dibuat, PPAT menyerahkan berkas tersebut ke kantor pertanahan untuk balik nama sertipikat; dan

Penyerahan akta harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani, dengan berkas-berkas yang harus diserahkan antara lain: surat permohonan balik nama yang telah ditandatangani pembeli, Akta Jual Beli dari PPAT, Sertipikat hak atas tanah, Kartu tanda penduduk kedua belah pihak, Bukti lunas pembayaran Pph, serta bukti lunas pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Proses di Kantor Pertanahan

Saat berkas diserahkan kepada kantor pertanahan, maka kantor pertanahan akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutkan akan diberikan kepada pembeli;

Nama penjual dalam buku tanah dan sertipikat akan docoret dengan tinta hitam dan diberi paraf oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;

Nama pembeli selaku pemegang hak atas tanah yang baru akan ditulis pada halaman dan kolom yang terdapat pada buku tanah dan sertipikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan serta tandatangan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk; dan

Dalam waktu 14 (empat belas) hari pembeli berhak mengambil sertipikat yang sudah dibalik atas nama pembeli di kantor pertanahan setempat.

Sumber: tanyahukum.com

Categories: Hukum Perjanjian

Pelimpahan Hutang kepada Ahli Waris

Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum  memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Akan tetapi, di sisi lain para ahli waris itu juga memiliki kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lainnya dari pewaris, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1100 KUHPerdata. Terkait hal tersebut, maka hutang dari debitur yang telah meninggal dunia tersebut dapat dialihkan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata. Selain daripada itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai hukum pewarisan terkait kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang si pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan, bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Jika disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perdata Barat maupun hukum perdata Islam, hutang seorang debitur yang meninggal dunia (pewaris) dapat dialihkan kepada ahli warisnya, baik hal tersebut tertulis dalam suatu perjanjian atau surat hutang ataupun tidak tertulis dalam perjanjian atau satu surat hutang pun.

Hak waris itu didasarkan atas hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diatur dalam undang-undang. Dan yang dimaksud dengan ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Oleh karenanya hak dan kewajiban itu timbul setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah segala harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Dari pengertian tersebut jelas, bahwa yang harus diperhatikan yakni terletak pada hak atas harta warisan bukan pada kewajiban membayar hutang-hutang pewaris, karena kewajiban membayar hutang tetap ada pada pewaris, yang pelunasan dilakukan oleh ahli waris dari harta kekayaannya yang ditinggalkan si pewaris itu sendiri.

Hal lain juga disebutkan pada Pasal 1045 KUHPerdata menyatakan, bahwa tidak seorangpun diwajibkan menerima warisan yang jatuh padanya. Dengan demikian hanya ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi yakni penerimaan warisan atau penolakan warisan. Apabila ahli waris menerima warisan, maka penerimaan itu ada 2 (dua) macam yaitu :

Penerimaan secara penuh; dan

Penerimaan dengan mengadakan pendaftaran warisan.

Penerimaan dengan penuh dapat dilakukan dengan tegas atau dilakukan dengan cara diam-diam. Dengan tegas apabila seseorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli warisnya. Dan dengan diam-diam apabila melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukan maksudnya menerima warisan, misalnya melunasi hutang-hutang pewaris, mengambil atau menjual barang warisan (sebagaimana yang tertuang pada pasal 1048 KUHPerdata).

Penerimaan warisan secara penuh mengakibatkan warisan tersebut menjadi satu dengan harta kekayaan ahli waris yang menerima itu. Dan ahli waris berkewajiban melunasi hutang-hutang si pewaris. Dengan kata lain, para kreditur pewaris dapat menuntut pembayaran dari ahli waris itu. Namun jika harta kekayaan pewaris itu tidak mencukupi, maka ahli waris harus membayar kekurangannya dengan harta kekayaannnya sendiri. Dan apabila penerimaan warisan dengan hak mengadakan pendaftaran, maka menurut Pasal 1023 KUHPerdata ahli waris yang bersangkutan harus menyatakan kehendaknya itu kepada Panitera Pengadilan Negeri dimana warisan itu telah terbuka. Yang akibatnya menurut Pasal 1032 KUHPerdata, yakni :

Ahli waris tidak wajib membayar hutang dan beban pewaris yang melebihi jumlah warisan yang diterimanya;

Ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran hutang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada para kreditur;

Kekayaan pribadi ahli waris tidak dicampur dengan harta warisan, dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari harta warisan tersebut.

Sumber: tanyahukum.com

Perjanjian Jasa Pengacara terhadap Klien

Perjanjian Jasa Pengacara terhadap Klien

Pertanyaan :

adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang klien terhadap pengacara dalam menyelesaikan suatu kasus dan dapatkah seorang klien menuntut pengacaranya apabila pengacara yang bersangkutan melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati begitu pula sebaliknya dan adakah kaitan kasus tersebut dengan BK III KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian jasa

Jawaban :

Kepercayaan merupakan hal pokok yang menjadi dasar hubungan klien-pengacara. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada pengacara, agar pengacara dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka (klien).

Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap pengacaranya dalam menyelesaikan suatu kasus. Pertama, pemberian surat kuasa, dimana surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Surat kuasa ini menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang pengacara. Kedua, klien berkewajiban memberikan segala informasi yang benar, yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi kepada pengacaranya agar pengacaranya dapat mengurus masalah tersebut secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pengacara.

Ketiga adalah kewajiban bagi klien untuk membayar honorarium kepada pengacara yang telah melaksanakan tugasnya. Namun dalam hal tertentu adakalanya seorang pengacara tidak membebankan biaya apapun kepada kliennya bila kliennya itu berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum. Kesadaran untuk menolong masyarakat tidak mampu inilah yang membuat profesi pengacara merupakan profesi yang mulia di mata masyarakat (officium nobile).

Hubungan antara klien dengan pengacaranya biasanya dituangkan dalam bentuk suatu kontrak. Kontrak ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh pengacara. Didalam Kontrak tersebut juga bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan pengacaranya, tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh klien.

Klien dapat menuntut pengacaranya apabila dikemudian hari pengacara tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam kontrak sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi klien. Begitu juga sebaliknya (ps.1365 dan 1366 KUHPer).

Hadi Herdiansyah, Salah seorang Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, Indonesia

Penanya: Elny
Jawaban oleh: Arsil
Sumber: PSHK
Diterbitkan:28.03.03 00:00

Sumber: hukumonline.com

Hukum Kontrak

1. Pengertian Hukum Kontrak
Pengertian hukum sendiri adalah keseluruhan peratutran bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan (P. Borst, 2000 : 27-30). Sedangkan pengertian kontrak yaitu suatu perjanjian yang tertulis berupa satu set dokumen berisi perjanjian serta lebih bersifat bisnis / komersil. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenscomstrecht.
Beberapa pengertian Hukum Kontrak menurut para ahli antara lain :
a. Lawrence M. Friedman mengartikanhukum hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. (lawrence M. Friedman, 2001 : 196)

b. Sedangkan Michael D Bayles mengartikan hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau pelaksanaan. (Michael D. Bayles, 1987 : 143)

c. Charles L Knapp dan nathan M Crystal mengartikan hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan ( yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja nyata dan pembayaran dengan uang. (Charles L Knapp dan nathan M Crystal, 1993 : 4)

d. Salim H.S, mengartikan hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbukan akibat hukum.

e. Dan terakhir, Van Dunne menyatkan bahwa Hukum Kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.
Ensiklopedia Indonesia sendiri mengartikan Hukum Kontrak sebagai rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga hukum. Definisi hukum kontrak yang terdapat pada ensiklopedia Indonesia mengkaji dari aspek ruang likngkup pengaturannya , yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Definisi ini menyamakan pengertian antara kontrak (perjanjian) dengan persetujuan, padahal antara keduanya adalah berbeda. Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu sahnya kontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Perdata.
Sedangkan dalam pasal 1313 Kitab Undang Undang Perdata hukum perjanjian di artikan sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

2. Hubungan Antara Kontrak Dengan Hubungan Hukum Atau Perikatan.

3. Peraturan dan Pengaturan Kontrak.

Hukum Kontrak diatur dalam buku III Kitab undang Undang Perdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari pasal 1233 KUH Perdata sampa dengan pasal 1864 KUH Perdata. Masing-masing bab dibagi ke dalam beberapa bagian. Hal-hal yang diatur dalam buku III KUH Perdata adalah sebagai berikut ;
a. Perikatan pada umumnya ( pasal 1233 sampai dengan pasal 1213 KUH Perdata)
Hal-hal yang diatur dalam pasal 1233 sampai dengan pasal 1213 KUH Perdata meliputi: sumber perikatan, prestasi, penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, dan jenis-jenis perikatan.
b. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian ( pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata)
Hal-hal yang diatur dalam pasal ini antara lain : ketentuan umum, syarat-syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian dan penafsiran perjanjian.
c. Hapusnya perikatan ( pasal 1341 sampai dengan pasal 1456 KUH Perdata)
Hapusnya perikatan dibedakan menjadi 10 macam, yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau konpensasi, percampuran utang.pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal dan daluarsa.
d. Jual Beli ( pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata )
Hal-hal yang diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata menyangkut : ketentuan umun, kewajiaban si penjual, kewajiban si pembeli, jual beli piutang dan lain-lain hak tak bertubuh.
e. Tukar menukar ( pasal 1541 sampai dengan 1546 KUH Perdata )
f. Sewa menyewa ( Pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata )
Hal-hal yang diatur dalam sewa menyewa ini meliputi : ketentuan umum, aturan-aturan yang sama berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah, peraturan khhusus bagi persewaan rumah dan perabotan rumah.
g. Persetujuan untuk melalukakan pekerjaan ( pasal 1601 sampa dengan pasal 1617 KUH Perdata)
Hal-hal yang mengatur pada pasal 1601 sampai dengan pasal 1617 KUH Perdata, meliputiketentuan umum, persetujuan perburuhan pada berakirnya hubungan kerja yang diterbitkan karena perjanjia, dan pemborongan pekerjaan.
h. Persekutuan ( pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata)
Ha-ha yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi : ketentuan umum, perikatan para sekutu, perukatan para sekutu terhadap pihak ketiga, dan macam-macam berakhirnya persekutuan.
i. Badan Hukum ( pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 KUH Perdata )
j. Hibah ( pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata )
Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi : ketentuan umum, kecakapan untuk memberikan hibah dan menikmati keuntungan dari suatu hibah, cara menghibahkan sesuatu, penarikan kembali dan penghapusan hibah.
k. Penitipan barang ( pasal 1694 sampai dengan pasal 1739 KUH Perdata)
Hal-hal yang diatur dalam penitipan barang, meliputi : yaitu penitipan barang pada umumnya dan macam penitipan, penitipan barang sejati, sekestarasi dan macamnya.
l. Pinjam pakai ( pasal 1740 sampai dengan 1753 KUH Perdata)
Yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi : ketentuan umum, kewajiaban orang yang menerima pinjaman dan kewajiban orang yang meminjamkan.
m. Pinjam meminjaman ( pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata )
Hal-hal yang diatur dalam pinjam peminjaman ini, meliputi : pengertian pinjam meminjam,kewajiban orang yang menerima pinjaman, dan kewajiban orang yang meminjamkan.
n. Bunga tetap atau abadi ( pasal 1770 sampai dengan pasal 1773 KUH Perdata ).
o. Perjanjian untung-untungan (pasal 1774 – pasal 1791 KUHPer)
hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini meliputi: pengertiannya; perstujuan bung cagak hidup dan akibatnya; perjudian dan pertaruhan.
p. Pemberian kuasa (pasal 1792 – pasal 1819 KUHPer)
hal-hal yang diatur dalam pemberian kuasa meliputi: sifat pemberian kuasa, kewajiban penerima kuasa, dan macam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa.
q. Penanggung utang (pasal 1820 – pasal 1850 KUHPer)
hal-hal yang diatur dalam ketentuan penanggungan utang ini meliputi: sifat penanggungan, akibat-akibat penanggungan antara si berpiutang dan si penanggung, dan antara para penanggung sendiri, dan hapusnya penanggung utang.
r. Perdamaian (pasal 1851 – pasal 1864 KUHPer)
perjanjian perdamaian ini merupkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri suatu konflik yang timbul di antara mereka. Perjanjian perdamaian baru dikatakan sah apabila dibuat dalam bentuk tertulis.

Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberiaan kekuasaan, penanggung utang, dan perdamaian merupakan perjanjian yang bersifat khusus, yang di dalam berbagai kepustakaan hukum disebut dengan perjanjian nominaat. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang dikenal di dalam KUHPer. Di luar KUHPer dikenal juga perjanjian lainnya, seperti kontrak production sharing, kontrak joint venture, kontrak karya, leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, dan lain-lain. Perjanjian jenis disebut perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Perjanjian innominaat ini belum dikenal pada saat KUHPer diundangkan.

4. Unsur dan Syarat Kontrak
Dari berbagai macam pengertian serta devinisi mengenai hukum kontrak pada bagian pertama, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, yaitu antara lain :
a. Adanya kaidah hukum
dibagi kedalam dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang berada pada peraturan perundang undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat.
b. Subjek hukum
c. Rechtperson atau sunjek hukum
d. Adanya prestasi
Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:
1. memberikan sesuatu
2. berbuat sesuatu
3. tidak berbuat sesuatu.
e. Kata sepakat
Di dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
f. Akibat hukum
Setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.
Unsur-unsur dalah perjanjian atau kontrak
1. Unsur Esensialia
Yaitu unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam perjanjian atau kontrak.
2. Unsur Naturalia
Yaitu unsur perjanjian yang oleh Undang Undang diatur tetapi para pihak yang terkait dalamperjainjian dapat menyimpanginya.
3. Unsur Accidentalia
Yaitu unsur perjanjian yag ditambahkan oleh para pihak yang terkait dengan perjanjian atau kontrak tersebut.
Syarat sahnya perjanjian atau kontrak
Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang menyatakan bahwa empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
b. Kecakapan untuk berbuat hukum,
c. Adanya objek, dan
d. Adanya kausa yang halal.
Pada poin pertama dan poin kedua merupakan syarat subyektif.
Yaitu jika tidak terpenuhi, dapat dibatalkan pihak yang belum cakap (kalau tidak dibatalkan, perjanjian tetap berlaku)
Pada poin ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif
Yaitu jika tidak terpenuhi, perj batal demi hukum. Perj dianggap tidak pernah telah ada

5. Penafsiran Kontrak
Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contracts. Sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan overeenkomst (perjanjjian). Dalam pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya pada satu orang atau lebih. Pengertian yang diberikan dianggap belum jelas dan bersifat dualisme. Maka banyak teori-teori yang memperjelas kembali mengenai perjanjian itu sendiri. Beberapa ahli tersebut, antara lain :
1. Van Dunne, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Charles L. Knapp dan M. Crystal, menayatakan bahwa kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling memberikan pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang oleh seseorang atau oleh keduanya.
3. Black law dictionary, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.

Sumber: http://mahartoprastowo.blogspot.com/2010/02/hukum-kontrak.html

Categories: Hukum Perjanjian

Pembatalan Akta Perdamaian

Pembatalan Akta Perdamaian

Pertanyaan :

Dapatkah ahli waris menggugat/menuntut batal akta van dading yang dibuat oleh orang tuanya, di mana kedua orang yang membuat akta van dading tersebut sudah meninggal?

Jawaban :

Ketentuan yang mengatur mengenai akta van dading (akta perdamaian) ini ditemui dalam Pasal 130 Herzienne Indonesische Reglement (“HIR”). Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang datang pada persidangan.

Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding (lihat penjelasan Pasal 130 HIR).

Namun, ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya. Akta perdamaian ini dapat dimintakan pembatalannya, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) menegaskan hal ini dalam putusan MA No. 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang. Dalam kasus tersebut, akta perdamaian melanggar ketentuan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975(selengkapnya lihat berita Mahkamah Agung Seragamkan Format Akta Perdamaian).

Jadi, dalam hal akta perdamaian tersebut telah diputus dan selama isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan pembatalannya, tidak peduli apakah para pihak yang membuat akta tersebut masih hidup atau sudah meninggal.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat dipahami.

Dasar hukum:

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (Staatsblad. 1941-44)